LUBUKLINGGAU-Sekda Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa didampingi Insepktur Kota Lubuklinggau, H Resta Irawan Putra memimpin rapat persiapan pelaksanaan program pencegahan korupsi daerah 2023 dan Monev Data Analisis Jabatan (ANJAB) serta Analisis Beban Kerja (ABK) pada aplikasi SIMONA Kemendagri untuk TPP di Op Room Dayang Torek, Perkantoran Pemkot Lubuklinggau, Senin (27/03/2023).
"Bagi seluruh OPD yang belum memenuhi ANJAB dan ABK nya silahkan untuk dipenuhi. Karena, TPP tak bisa direalisasikan apabila ANJAB dan ABK belum disampaikan secara menyeluruh,â ucapnya.
Inspektur Kota Lubuklinggau, H Resta Irawan Putra menjelaskan menurut KPK, korupsi terbesar di Indonesia terjadi dilingkungan pemerintah daerah. Salah satu hal paling "rawan" dikorupsi adalah pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, pengawasan pengadaan barang dan jasa harus sama-sama kita kontrol bersama secara ketat, agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Terkait MCP KPK, penginputan data dilaksanakan dari Maret 2023-Januari 2024 dan akan dinilai oleh Kemendagri, BPKP serta KPK. Ia meminta kepada para OPD untuk dapat mengentry data-datanya pada MCP KPK agar Kota Lubuklinggau mendapat nilai lebih baik lagi.
Turut hadir, Asisten III, Herdrawan, Sekretaris DPRD, H Imam Senen, Kepala BPKAD, Zulpikar, Kepala Bappedalitbang, Emra Endi Kesuma, Kepala Diskominfotiksandi, M Johan Iman Sitepu, Plt. Kadisperkim, Febrio Fadilah, Kepala BPPRD, Tegi Bayumi, Kasat Pol PP, Walyusman, Kepala DP3APM, Heri Suryanto, Kadishub, H Abu Jaâat, Kepala Disnaker, H Tamri, Kepala Dinas Parawisata, Heri Zulianta, Kepala Disdikbud, H Dian Chandera, Kepala Dinas PUPR, Achmad Asril, Kepala BKPSDM, Yulita Anggraini, Kepala DKUKM, H Wiwin Eka Saputra, Kepala DPMPTSP, Hendra Gunawan, Kadinkes, Erwin Armeidi, Kadis DPKPB, H Lutfi, serta para pejabat dilingkungan Pemkot Lubuklinggau lainnya yang sempat hadir. (*/ars)